Rutan Rangkasbitung Harus Dipindah, Ade: Kami Siap Sediakan Lahan

423 views

LEBAK, BANTENDAY.com- Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi meminta Kementerian Hukum dan Ham, agar memindahkan rumah tahanan (rutan) Rangkabsitung. Pemindahan itu perlu dilakukan, alasanya lokasi Rutan berdada di pusat kota Rangkasbitung.





“Keberadaannya (rutan) di tengah-tengah Kota Rangkasbitung kami rasa sudah tidak layak, kalau bisa tolong itu dipindahkan,” kata Ade, saat expose hasil visitasi Kepemimpinan Nasional peserta Diklatpim II Kemenhumkam RI di Aula Multatuli Sekretariat Daerah, Kamis (14/9/2017).

Bahkan kata Ade, jika gedung rutan bisa dipindah ketempat yang baru, Pemkab Lebak siap menyediakan lahan untuk pembangunan gedung rutan yang dihuni warga binaan tersebut.

“Kami siap sediakan lahan, untuk pembanunan rutan,” ucap Ade.
Selain persoalan rutan, Ade juga mengusulkan agar Kemenkumham RI membuat Kantor Imigrasi di Lebak untuk itu bertujuan untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat di Lebak, mengingat banyaknya warga Lebak yang mengurus keimigrasian.

“Dengan keberadaan pabrik semen dan tumbuhnya investasi-investasi baru, kedepannya akan banyak warga asing yang perlu penangaan dari imigrasi,” ujarnya
Rutan Rangkasbitung

Sebelum dikenal Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai perwujudan dari diberlakukannya Sistem Pemasyarakatan tanggal 27 April 1964, Sistem Pemidanaan di Indonesia dikenal dengan sebutan Sistem Kepenjaraan.

Sistem Kepenjaraan adalah suatu sistem pemidanaan yang diciptakan oleh Kolonial Belanda yang menjajah Indonesia pada waktu itu. Institusi yang dikenal dalam sistem kepenjaraan pada waktu itu ialah Roemah Pendjara.

Sementara pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Bangunan Reomah Pendjara Rangkasbitung dibangun sekitar tahun 1918 dan ketika di Indonesia diberlakukan Sistem Pemasyarakatan dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan UU NO.8 tahun 1981, dikenal sebuah Institusi baru yakni Rumah Tahanan Negara.
Rumah Tahanan Negara (rutan ) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pokok Kementerian Hukum dan HAM RI dibidang penempatan, Perawatan dan Pelayanan Tahanan.

Ketentuan mengenai ORTA Rumah Tahanan Negara diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang ORTA Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rupbasan. Ketentuan mengenai Rutan juga di atur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Salah satu fungsi utama Rutan adalah, memberikan Pelayanan Kepada Tahanan, didalamnya tercakup pula perawatan dan Kesehatan tahanan, Pembinaan, bantuan Hukum, Penyuluhan Jasmani dan Rohani serta Pembinaan Bimbingan Kegiatan Untuk Tahanan Sesuai dengan apa yang Menjadi Tufokasi dalam Rutan. (RED)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Penulis: 
author

Isi dengan Komentar anda...