Perda Pengelolaan Sampah Disosialisasikan

621 views

image

Bantenday.com,TANGERANG-Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Banten menggelar acara sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Istana Nelayan Tangerang, Jumat (6/11/2015). Perda tersebut merupakan Perda usul inisiatif DPRD Provinsi Banten yang disahkan pada bulan Desember tahun 2011 lalu berisikan 25 halaman dengan 17 BAB dan 40 Pasal.  Antara lain BAB III Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab, BAB IV Hak dan Kewajiban, BAB V Pengelolaan Sampah Lintas Kabupaten/Kota, BAB VI Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan, BAB VII Kerjasama Pengelolaan Sampah, BAB VIII Kompensasi, BAB IX Insentif dan Disinsentif, BAB XI Pembiyaan, BAB XII Penyelesaian Perselisihan, BAB XIII Larangan, dan BAB XVI Ketentuan Pidana.

 

Sedangkan pasalnya antara lain, Pasal 14 ayat (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pengelolaan sampah lintas Kabupaten/Kota wajib memiliki izin; Pasal 20 ayat (1) Pengelolaan sampah di daerah dapat dilakukan melalui kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pihak ketiga; Pasal 23 ayat (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada setiap orang dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang tanahnya dijadikan tempat pengelolaan sampah;

 

Pasal 35 Setiap orang dilarang memasukan sampah ke wilayah Provinsi Banten yang tidak untuk dikelola secara terpadu, dilarang menyelenggarakan pengelolaan sampah lintas Kabupaten/Kota tidak seizin Gubernur, dan dilarang menimbun sampah atau pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah yang berakibat kerusakan lingkungan; Pasal 38 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta.

 

Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, Perda pengelolaan sampah tersebut harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat sehingga penanganan sampah di lingkungan masyarakat bisa maksimal, terutama masalah sampah rumah tangga. “Bila tidak dikelola secara maksimal, lambat laut masalah sampah bisa menjadi persoalan yang sangat serius seperti yang terjadi di DKI Jakarta,” kata Asep saat memberikan sambutan.

 

Dalam mengelola sampah, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Banten dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, kelompok masyarakat, dan pihak yang lain. Termasuk dalam melakukan pengawasannya. “Jangan sampai pengelolaan sampah berjalan sendiri-sendiri sehingga ketika ada sampah berserakan di tengah jalan seolah tidak ada yang mengurus. Jika sampah dikelola secara maksimal tidak hanya membuat lingkungan bersih, juga dapat menghasilkan materi karena sampah bisa diaur ulang menjadi pupuk organik,” ujarnya sambil menutup pembicaran. (Adventorial)    

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Author: 
author

Isi dengan Komentar anda...