DPRD Lebak Konsultasi Raperda Parawisata

3784 views

image

Pimpinan DPRD Lebak selfy bersama kementerian Parawista, usai konultasi raperda

Bantenday.com, Lebak – Meskipun kaya dengan potensi wisata, namun pemerintah kabupaten setempat belum menjadikan prioritas utama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor tersebut.

Untuk menggali potensi wisata beserta sarana penunjangnya, DPRD Lebak melakukan konsultasi dengan kementerian pariwisata pada 12/04/2016,  yang diterima langsung Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat,  Oneng S Harini. Kedatangan wakil rayat dari Lebak itu  terkait Raperda.

” Melihat kunjungan wisatawan semakin meningkat di Lebak yang kaya akan potensi wisata baik potensi wisata alam ataupun wisata budaya yang menjadi kearifan lokal. demi meningkatkan PAD serta menjadi sumber penghasilan ekonomi di masyarakat lokal,” ungkap Ketua DPRD Lebak Junaedi Ibnu Jarta,

Sebab itu dia beserta rombongan berkonslutasi dengan kementerian parawisata dengan membawa  rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah, untuk ditetapkan menjadi rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, terutama tentang penyelenggaraan usaha desiminasi kepariwisataan.

Yang mana lanjutnya ada 13 jenis usaha jsasa wisata yang segera di tetapkan dalam Perda Lebak karena UU dan Permen Jasa Ke Pariwisata sudah ditetapkan.

Dijelasnnya, melihat di Lebak ini banyak usaha wisata yang belum memiliki ijin sehingga sangat merugikan pemerintah yang berdampak pada ekonomi sosial masyarakat, selain itu kami DPRD Lebak banyak menerima laporan dari para calon investor pelaku usaha wisata yang inggin berinvestasi mengalami kesulitan dalam proses perizinan usaha wisatanya.

” Daripada didiamkan dan menjadi ajang bacakan oknum yang tidak bertanggung jawab serta menjamurnya usaha wisata tanpa ijin lebih baik segera kita tetapkan Perda wisatanya melalui sidang paripurna tanggal 9 Mei 2016. Untuk menjadi landasan payung hukum izin usaha wisata dan menambah pendapatan asli daerah sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang usaha penyelenggaraan kepariwisataan dan induk kepariwisataan.

” Jika dibandingkan dengan Perda Izin uaha lain seperti pertambangan yang sangat jauh ketimpanganya dengan PAD yang di hasilkan dibanding kerusakan yang ditinggalkan para pelakuqtambang. Usaha wisata sangatlah elegan dalam menopang PAD,” tandasnya.(kiki/a1)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Author: 
author

Isi dengan Komentar anda...