Tolak UU MD3, GMNI Cabang Serang Gelar Aksi Tutup Mulut

304 views

SERANG, BANTENDAY.com-Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang melakukan aksi unjuk rasa di depan Halte Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Ciceri, Kota Serang, Selasa (13/02/18).

Dalam aksinya puluhan Mahasiswa GMNI tersebut, melakukan aksi tutup mulut sebagai simbol dipaksanya rakyat untuk bungkam dan tidak mengkritisi kinerja DPR. Unjuk rasa ini menyusul adanya pengesahan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang dinilai membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat kebal hukum dan anti kritik.

“Belum selesai rasanya ketika kita dipertontonkan aksi legislatif dan eksekutif saling serang serta menjatuhkan. Ditambah dengan pengesahan revisi UU MD3 yang semakin membuat dewan perwakilan rakyat anti terhadap kritik dan kebal dari semua proses hukum,” kata Plt. Ketua GMNI Cabang Serang, Adnan Fatoni dalam orasinya.

Dikatakan Adnan, Pasca Orde baru Runtuh, hari ini seolah suasana seperti itu telah terjadi lagi. Hal ini terjadi karena putusan dari revisi undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD &DPD (MD3) telah di sahkan oleh Pimpinan DPR kemarin di senayan.

Menurutnya, selain putusan revisi undang-undang tersebut memiliki kepentingan politik untuk menambah kursi pimpinan DPR, namun juga ada hal yang sangat Ironi menciderai demokrasi di Indonesia. Pada pasal 122 Huruf K yang berbunyi Mahkamah Kehormatan Dewan atau biasa di singkat MKD berwenang melaporkan pihak yang merendahkan martabat DPR dan anggotanya.

“Pasal tersebut jelas-jelas mengkebiri hak rakyat dalam mengemukakan Pendapatnya sebagaimana telah di atur pada UU No 9 Tahun 1998 semua orang berhak menyampaikan pendapatnya baik secara lisan atau tulisan dalam hal ini masyarakat telah di persempit untuk mengkritisi wakilnya yang ada di DPR dan ini menggambarkan bahwa lembaga permusyawaratan tersebut anti kritik atau kebal kritik dari siapapun,” imbuhnya.

Adnan berpendapat bahwa ada yang salah dalam penguatan DPR ini. “Mereka menganggap Kritik menjadi sebuah ancaman yang di anggap berbahaya bagi sebuah keberlangsungan kekuasaannya,” kata Adnan.

Sebagai Negara demokrasi Pancasila dikatakan Adnan, Negara Indonesia memberikan kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat bagi warga Negaranya hal ini jelas di tegaskan dalam UU 1945 (Amandemen) Pada pasal 28E ayat (3) yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Jaminan ini sangatlah penting bagi Negarat yang berkedaulatan Rakyat.

“GMNI Cabang Serang dengan tegas menolak hak imunitas anggota dewan, hak untuk mempidana pengkritik anggota dewan,” pungkasnya.(OR)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Author: 
author

Comments are closed.