Sekda Akui Potensi PAD Banten Belum Digali Secara Maksimal

1717 views
image

Sekda Banten, saat membuka kegiatan Gathering dengan ATPM, dealer dan perusahaan leasing di Kantor DPPKD Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (11/4/2016)

Bantenday.com – Serang – Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta mengatakan, saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Banten masih didominasi oleh pajak kendaraan, baik dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Padahal PAD juga bisa dihasilkan dari bidang lain.

“T‎argetnya penjualan kendaraan meningkat, sehingga secara otomatis pajak daerah meningkat. Paling fokus PKB-BBNKB. Artinya pajak motor itu sebetulnya dominan seluruh Indonesia, termasuk Banten. Tapi potensi Banten itu banyak,” kata Sekda Banten, saat membuka kegiatan Gathering dengan ATPM, dealer dan perusahaan leasing di Kantor DPPKD Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (11/4/2016).

Kata dia, pihaknya sengaja mengundang perusahaan pembiayaan otomotif  dalam upaya pemprov mendorong peningkatan penjualan kendaraan bermotor untuk peningkatan PAD bagi Banten.

“PKB-BBNKB itu sandaran untuk pembangunan, jadi kalau lesu, pembelian lesu, berarti PAD ikut lesu,” katanya.

Selain perusahan leasing, ATPM dan dealer otomotif, Sekda juga akan mengumpulkan SKPD penghasil PAD diluar PKB dan BBNKB dibawah kordinasi DPPKD Banten dalam upaya memaksimalkan dan menggali potensi-potensi PAD Banten lainnya. “Seperti Disperindag, DKP, Distamben, dan lainnya. Masalahnya apa, kenapa bisa enggak maksimal,” ujarnya.

Beberapa potensi pendapatan lain menurut Sekda yaitu retribusi tera ulang di Disperindag, pajak air bawah tanah di Distamben, tiang billboard di DBMTR.

“Contohnya saya dulu di Indag, dari Rp 200 juta sampai Rp400 juta tera ulang, itu sampai Rp4 miliar lebih, cuma 2 tahun saya di situ. Artinya kalau ada keinginan bisa. 3 SKPD bisa sampai Rp 10 miliar,  kan lumayan,” ujarnya.

Selain itu, katanya, pajak air bawah tanah sesuai Undang-undang 23/2014 menjadi kewenangan Provinsi seharusnya dapat memberikan kontribusi besar.

“Di kita ini kurang lebih ada 12 ribu industri, masa sih enggak masuk. Itu harus buat regulasinya apakah nanti revisi perda atau seperti apa. Pajak air bawah tanah masih dikelola kabupaten/ kota, sementara provinsi yang ngeluarin izin. Kalau ada regulasinya, nanti kan bisa disharing untuk pajak air bawah tanah. Misalnya 30 persen kita, 7 persen di sana,” katanya.

Sementara Kepala DPPKD Provinsi Banten Nandy Mulya mengatakan, realisasi PKB per triwulan I 2016 ‎mencapai Rp 492 miliar atau 25,29 persen dari target Rp 1,69 triliun di tahun 2016.

“Kemudian realisasi BBNKB sampai Maret 2016 ini mencapai Rp 466,74 miliar atau 24,03 persen dari target Rp 1,542 triliun. Kita akan terus dorong supaya PAD bisa meningkat,” tukasnya.(HZ/a1)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Penulis: 
author

Isi dengan Komentar anda...