Potret BUMDES di Lebak, Dongkrak Perekonomian Desa

1158 views

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya


VISI

Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan




MISI

·         Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif

·         Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik

·         Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan

·         Meningkatkan ketersediaan InfrastrukturStrategis Wilayah yang berkualitas

·         Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjuta

·         Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah


 



Sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Banten, secara karateristik, Kabupaten Lebak beradadi antara 6°18’-7°00’ Lintang Selatan dan 105°25’-106°30’ Bujur Timur. Dengan bentang alam yang cukup luas, Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah mencapai 330.507,16 hektar atau sekitar 3.305,07km². Luas wilayah Kabupaten Lebak ini mencapai kurang lebih 34,20% dari luas Provinsi Banten.




Kabupaten Lebak terletak di bagian Selatan Provinsi Banten, yang bersebelahan dengan Kabupaten Pandeglang di batas bagian Baratnya. Bentuk wilayah yang membujur dari Utara ke Selatan, menghubungkan Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang dan sebagian dengan Kabupaten Tangerang di batas bagian Utaranya. Di bagian Timurnya berbatasan dengan dua kabupaten paling barat

 

 

 

       Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Sementara pada bagian Selatannya, Kabupaten Lebak terkoneksi langsung dengan Samudera Indonesia sehingga memiliki wilayah laut sekitar 73,3 km2 dengan panjang pantai mencapai 91,42 km. Secara administratif Kabupaten Lebakdibagi dalam 28 kecamatan, terdiri dari 340 desa dan 5 kelurahan.


Lebak Sejahtera merupakan bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak yang memiliki komitmen dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial dan Ekonomi masyarakat Lebak yang terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, mental, social dan ekonomi  warga masyarakat agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.progres peningkatan geliat ekonomi masayarakat dan desa melalui Bumdes dari sisi kualitas dan kuantitas serta dibandingkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa cukup mengembirakan.


Selama ini kita mengenal konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi belum menyentuh lokus Desa. Terbitnya UU Desa telah menempatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep 
Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah Desa.  Inti gagasan dari Tradisi Berdesa adalah:



1.      Desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.



2. Desa memiliki kekuasaan dan berpemerintahan yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.



3.        Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.



 

Di lain pihak terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didefinisikan Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai :


Badan Usaha Milik Desa, selanjutya disebut Bumdes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

 



Dari sisi kuantitas sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berjumlah 8 Desa itu pun hampir rata-rata stagnan alias tukcing (dibentuk cicing), sedangkan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sampai sekarang berjumlah 131 Bumdes. Dari jumlah tersebut yang mempunyai usaha sebanyak 45 Bumdes, dengan berbagai macam usaha diantaranya :

1.             Sembako                                    : 6 Bumdes

2.             Pariwisata/Cinderamata         : 3 Bumdes

3.             Konveksi                                     : 1 Bumdes

4.             Kerajinan sapu (injuk/awis)   : 3 Bumdes

5.             Sepatu                                         : 1 Bumdes

6.             ATK                                             : 3 Bumdes

7.             Bahan Bangunan/material     : 4 Bumdes

8.             Air Mineral (system RO)         : 1 Bumdes

9.             Outlet Batu Kalimaya              : 2 Bumdes

10.         Hasil Bumi/Pertanian                : 6 Bumdes

11.         Alat pesta /Sewa Auning           : 4 Bumdes

12.         Jasa Pipanisasi air bersih          : 2 Bumdes

13.         Pertambangan                             : 2 Bumdes

14.         Jamur Tiram                                 : 1 Bumdes

15.         Perikanan (ikan mas)                  : 1 Bumdes

16.         Jasa Bengkel                                  : 1 Bumdes



Dari sisi Kualitas, usaha-usaha Bumdes sudah sesuai dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) setempat, karena target eksistensi Bumdes mampu menggali SDA yang ada di desa dan dapat dikerjakan dengan mudah dan menyerap  tenaga kerja SDM setempat sehingga hasilnya bisa maksimal


Perkembangan yang cukup menggembirakan tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak, khususnya Ibu Bupati dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Dokumen APBDes Tahun Anggarn 2017 untuk penyertaan modal Bumdes setinggi-tingginya Rp. 150.000.000 selain itu juga pelatihan demi pelatihan baik bagi pengurus Bumdes, Kepala Desa maupun Kasi Ekbang Kecamatan telah dilaksanakan, baik dengan cara pelatihan di Rangkasbitung, maupun dengan pembinaan langsung ke Bumdes-bumdes / Desa-desa untuk terus memberikan motivasi dalam pembentukan maupun menginspirasi dalam hal usaha Bumdes.

       

 

Tujuan didirikan BUMDes adalah memenuhi kebutuhan   (produktif   dan   konsumtif)  masyarakat   melalui   pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.



Adapun target pembentukan 340 Bumdes bisa selesai pada tahun 2017 dan 2018, (karena tidak ada alasan Desa tidak membentuk Bumdes Regulasi, anggaran, pembinaan dan manfaat Bumdes sudah jelas arahannya). Jika untuk kegiatan Bumdes kita masih memaklumi karena di perlukannya SDM yang mana dan mampu. Akan tetapi untuk membentuk lembaga Bumdes tidak ada alasan lagi, riilnya tahapannya di mulai dari musdes pembentukan, administrasi, SDM dan SDA serta kontribusi PADes.(ADV)

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Author: 
author

Isi dengan Komentar anda...