Pemerintah Rencanakan Pemindahan Ibu Kota Negera

390 views

ilustrasi
JAKARTA, BANTENDAY.com – Wacana pemindahan ibu kota negara, kembali menjadi isu hangat baru-baru ini. Dikabarkan keinginan pemerintah itu, semakin menguat. Namun hingga saat ini, pemerintah belum memastikan, dimana ibu kota negara akan dipindah.

Bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyatakan akan mendorong keterlibatan swasta dalam rencana pemindahan ibu kota negara, terutama dari segi pendanaan.

“Kami akan mendorong model PPP (public private partnership), jadi partisipasi swasta kami libatkan,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Senin, 3 Juli 2017.

Bambang menuturkan, tahun ini, pihaknya akan menyelesaikan kajian terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara tersebut. Dia berharap dalam dua tahun ke depan sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi ibu kota negara. 

“Tadi pagi sudah dibahas juga dengan Presiden, intinya akan memulai segala proses,” ujarnya. “Kajian mudah-mudahan tahun ini selesai, termasuk estimasi pendanaannya. Mudah-mudahan kami juga bisa menemukan skema pendanaannya.”

Bappenas masih mengkaji rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah di luar Jawa. Pemindahan ibu kota negara mengingat ketersediaan lahan di luar Jawa yang lebih memadai. Kendati demikian, Bambang belum menyebutkan secara spesifik di mana lokasi tujuan pemindahan ibu kota negara tersebut. 

“Yang pasti di luar Pulau Jawa, kemungkinan besar di Pulau Kalimantan. Tapi, spesifiknya di mana, itu yang akan difinalkan,” katanya.

Dia mengakui salah satu kandidat ibu kota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut Bambang, saat ini tim Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kesiapan, dan ketersediaan lahan, juga sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru. 

Pada April lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengkaji wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wacana tersebut diklaim sudah mencuat sejak era Presiden Sukarno. 

Tujuan pemindahan ibu kota negara. Mengacu pada kondisi geografis yang landai serta jauh dari pusat gempa. Wilayah dengan kontur seperti itu dinilai cocok dibangun kota dengan kapasitas di atas satu juta penduduk.

Anggota Komisi IV DPR RI Hamdhani dari Fraksi Partai Nasdem Hamdhani mengungkapkan, Palangkaraya adalah kandidat terkuat di antara kota-kota lain. Secara historis, kota ini pernah disiapkan sebagai ibu kota negara oleh Presiden Soekarno untuk menggantikan Jakarta.

“Oleh ahli manapun dan apapun Kota Palangkaraya adalah kandidat utama untuk dijadikan ibu kota baru. Presiden Soekarno itu insinyur yang paham betul membangun kota, terlebih untuk ibu kota negara,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta (Selasa, 4/7).

Namun demikian, menurut Hamdhani, semua kota di Indonesia cocok untuk dijadikan sebagai ibu kota. Untuk itu, dia berharap, rencana pemindahan ibu kota tidak berakhir pada kajian-kajian saja melainkan juga dieksekusi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, visi membangun negara dari pinggiran dinilai sangat pas.

“Membangun pinggiran adalah Nawa Cita dari Presiden Jokowi. Pemindahan ibu kota ini saya rasa masuk dalam Nawa Cita beliau,” pungkas Hamdhani.

Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik pemerintah yang dianggap terburu-buru mewacanakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta.

Fadli mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota adalah suatu hal yang besar dan tidak bisa dilakukan secara serampangan.

“Itu (pemindahan ibu kota) butuh kajian yang mendalam. Tidak bisa saat tiba akal. Ini momentum yang belum tepat,” kata Fadli Zon Selasa (4/7/2017).

Fadli mengingatkan bahwa saat ini negara tidak memiliki uang yang cukup untuk melakukan pekerjaan besar seperti memindahkan ibu ota. Utang Indonesia juga kian hari kian menggunung untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur yang saat ini tengah dikerjakan.

“Sementara banyak proyek infrastruktur saja terancam mangkrak karena kesulitan dana. Itu yang saya pantau di lapangan. Jadi konsentrasi dulu saja pemerintah. Enggak usah jauh memikirkan pindah ibu kota, itu pekerjaan besar,” ucap Fadli.

Di sisi lain, Fadli menilai banyak pekerjaan kecil pemerintah yang belum tuntas. Misalnya, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi saya kira itu (pemindahan ibu kota) masih mimpilah. Lebih baik fokus kepada persoalan jangka pendek,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Fadli juga mempertanyakan rencana pemerintah menggandeng swasta dalam pemindahan ibu kota ini. Sebab, akan banyak gedung-gedung pemerintahan yang dibangun sehingga harusnya anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Ini kan kita bicara ibu kota, bangunan pemerintah, ya harus milik negara dong. Kecuali untuk infrastruktur lainnya. Menyangkut gedung perkantoran enggak bisa disewakan dari swasta. Pemerintah macam apa begitu,” ucap Fadli.

Fadli juga mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota memerlukan izin DPR. Sebab, rencana ini akan berdampak pada hajat hidup orang banyak.

“Jadi lebih bagus diurungkan dulu niat itu. Jangan sampai proyek yang ada mangkrak,” katanya. 
Editor: aab

Sumber: (kompas/tempo/republika)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Author: 
author

Isi dengan Komentar anda...