KPPU RI Dorong Akademisi Bangun Jaringan Networking

293 views

TANGSEL BANTENDAY.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejak awal sudah menginisiasi pertemuan antar negara-negara di Asia Timur khususnya otoritas-otoritas persaingan.

Hal tersebut disampaikan M. Syarkawi Rauf selaku Ketua KPPU yang didampingi anggotanya M. Nawir Messi, dan Gopprera Panggabean, dalam acara Forum Jurnalis Penegakan Hukum KPPU, di Gubuk Mang Engking, The Breeze BSD, Tangerang, Jumat (15/9/2017) malam.

Syarkawi, menerangkan bahwa pertemuan pertama pada tahun 2005 di Bogor, Provinsi Jawa Barat, tujuannya adalah bagaimana supaya regulasi persaingan antar negara di Asia Timur ini bisa relatif sama satu sama lain yang disebut KPPU sebagai Harmonisasi Hukum dan Kebijakan Persaingan.

Yang kedua lanjut Sarkawi tujuannya adalah ingin Transfer Knowledge dari negara-negara yang sudah sangat maju dalam penerapan hukum dan kebijakan persaingan. Seperti Jepang, Korea, Australia, bisa menstrafer pengetahuan itu ke negara yang relatif baru memiliki hukum dan kebijakan persaingan, seperti negara Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, kemudian Kamboja yang lebih baru lagi.

Kemudian sekarang tahun 2017 setelah 12 tahun setelah itu, KPPU kembali melaksanakan East Asian Top Level Officials (EATOP) Meeting.

“ Kalau dulu tahun 2005 jumlah pesertanya ada 9 Otoritas, sekarang tahun 2017 berkembang menjadi 16 Otoritas persaingan di Asia Timur mereka berkumpul di Bali dan komitmen untuk, mendorong supaya regulasi baik dari sisi hukum maupun kebijakan persaingan relatif sama di negara Asia Timur. Kenapa ini menjadi isyu penting, karena bisnis di Asia Timur ini berkembang dengan model yang disebut sebagai East Asia Suply Chains bisnis ini inputnya di banyak negara tapi assembly nya di negara lain yang tertentu. Misalnya untuk bikin mobil, bikin produk teknologi yang lain, jadi inputnya dari Indonesia, Malaysia, Philipina, Kamboja, Myanmar tetapi nanti finishingnya ada di Taiwan atau di Jepang, Indonesia, sehingga ini butuh hukum yang relatif sama antar negara karena kalau hukum-hukum ini berbeda Ini akan menimbulkan biaya bagi pelaku usaha. Nah oleh sebab itu hampir 16 Otoritas Persaingan Usaha di Asia Timur itu sepakat untuk menjadikan Harmonisasi atau Kompergensi bersamaan hukum kebijakan persaingan menjadi prioritas yang akan kita kerjakan kedepan,”paparnya.

Pihaknya mendorong bagaimana akademisi – akademisi persaingan di Asia Timur ini bisa saling membangun network jaringan, sehingga ada transfer knowledge dari akademisi di Jepang, Korea, Australia, ke akademisi yang ada di negara-negara yang relatif terbelakang dari sisi kajian ekonomi hukum dan persaingan. “Sehingga kedepan yang kita harapkan dari sisi pengetahuanpun ini sama antara yang ada di Kamboja, Myanmar, Vietnam, dengan apa yang ada di negara-negara yang sudah maju itu seperti Jepang, Korea, maupun Australia,” tuturnya.

Ada beberapa yang didorong diantaranya Tukar menukar data antar negara, Joint Investation (investigasi bersama) untuk kasus – kasus persaingan yang bersifat lintas negara dan saya kira ini ada banyak kasus yang lagi kita tangani terkait dengan masalah Cross Border Kartel atau Kartel yang bersifat internasional itu. Seperti penyelidikan yang kita lakukan terhadap dugaan adanya kartel yang dilakukan oleh 6 Perusahaan Pelayaran atau Ferry antara Indonesia- Singapura, Indonesia – Singapura atau Batam – Singapura, Singapura – Batam.

Kemudian yang kedua, misalnya Malaysia – Singapura terkait dengan ayam dan lain-lain. “Saya kira koordinasi antar negara ini menjadi sangat penting dan konteks ini,” pungkasnya. (SGN/PUR/LNH)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Penulis: 
author

Isi dengan Komentar anda...