KPK Minta Pemprov Banten Tertibkan Double aset

1129 views

image

Ilustrasi/net

Bantenday.com, Serang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Banten membentuk tim validasi dan verifikasi aset. Tim tersebut bertujuan untuk melakukan penyusutan ratusan aset ganda yang ada.

Asisten Daerah (Asda) III, Provinsi Banten, Widodo Hadi, menjelaskan ratusan aset ganda itu terdiri dari aset berbentuk seperti lahan dan barang, serta aset tak berbentuk yakni dokumen.

“Hari ini seluruh Sekda dikumpulkan KPK, saya mewakili Pak Sekda Banten. Jumlahnya saya tidak hafal, yang jelas tidak sampai seribu aset yang ganda. Umumnya, sebuah aset tercatat di kabupaten atau kota, dicatat juga di provinsi,” kata Widodo Hadi, kepada wartawan usai rapat bersama KPK di ruang rapat Sekda Banten, Selasa (26/4/2016).

Rapat tersebut, lanjut Widodo, merupakan pembahasan terakhir yang dilakukan bersama KPK. Sebelumnya, KPK telah melakukan rapat semacam ini di tingkat kabupaten dan kota. “Dalam rapat kali ini, KPK meminta pemerintah di Banten membentuk tim validasi dan verifikasi aset. Ini harus segera, karena kata KPK tidak boleh dibiarkan terlalu lama,” ujarnya.

Widodo mengatakan, tim itu terdiri dari perwakilan dari kabupaten dan kota di Banten. “Yang memimpin saya belum tahu pasti, namun SK  dari Gubernur Banten,” terangnya.

Widodo menuturkan, tugas tim tersebut nantinya melakukan validasi dan verifikasi atas pencatatan aset di kabupaten, kota dan provinsi, agar tidak ada lagi aset yang dicatat secara ganda. Sebab terdapat sejumlah aset yang bukan hanya ganda pencatatannya, namun juga berbeda data.

“Saya tidak hafal nama-nama asetnya, namun saya bisa beri contoh. Misalnya di provinsi tercatat aset berupa lahan 1000 meter, aset itu juga dicatat di kabupaten namun angkanya hanya 800 meter,” jelasnya.

Widodo enggan memberi tahu secara detail, berapa jumlah dan nama-nama aset ganda yang berbeda data. Ia hanya mengungkapkan, mayoritas aset ganda yang tercatat terjadi saat pelimpahan aset dari Jawa Barat ke Banten.

Double aset umumnya terjadi akibat efek pelimpahan dari Jawa Barat.  Namun dari rapat bersama KPK semua sudah ‘oke’. Kita akan selesaikan ini dengan penandatanganan berita acara,” ujarnya.

Menurut Widodo, keberadaan aset ganda juga berpengaruh terhadap opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga Pemprov Banten. “Ya tentu dong berpengaruh terhadap opini. Harapannya, kalau persoalan ini selesai maka pengaruhnya baik bagi opini,” katanya.

Sementara, tim KPK tidak bisa diminta keterangan terkait kegiatan tersebut.(dhe/a3)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Author: 
author

Isi dengan Komentar anda...