Kinerja KTP Lebak Dipertanyakan, Kumala : Lebih Baik Dibubarkan !

1153 views

Anggota KTP Lebak saat poto bersama dengan Bupati Lebak, Hj. Iti Oktavia Jayabaya ( bantenday.com)

LEBAK, BANTENDAY.com – Ketua Umum Koordinator Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Imam Nurhakim menyatakan sebaiknya Komisi Tranparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak dibubarkan. Pasalnya selain dinilai sudah tidak jelas kerjanya, juga keberadaan komisi tersebut justru hanya menghamburkan dana APBD Lebak.




” KTP Lebak  seoalah-olah saat ini tidah ada fungsinya, kinerja tidak ada buktinya, jati diri dan integritas kepercayaan masyarakat sudah tidak ada dan nol, lembaga yang di danai APBD Lebak ini, sama sekali tidak berfugsi. Dan tentu saja hanya menghabiskan APBD, berapa anggaran yang di keluarkan untuk lembaga tersebut, ” ungkap Imam di Rangkasbitung, Senin 18 Juli 2016.
Dijelaskan Imam, sembilan anggota komisioner KTP ini tidah memiliki berfugsi  yang jelas. Ia mencontohkan anggota KTP tersebut hanya datang ke SKPD  dan  Kecamatan dan Kepala Desa, namun warga tidak mendapatkan informasi yang transparan dan partisipasi warga ditiap desa juga sangat minim.
“Saya heran ketika KTP datang ke SKPD dan kecamatan atau desa, seolah-olah hanya menakut-nakuti tidak ada rekomendasi yang jelas untuk kepentingan masyarakat banyak,” katanya.

Dijelaskan Imam, seharusnya anggota  KTP Lebak benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada. Bukan hanya hadir dalam Musrenbang Kecamatan dan hanya memerintahkan pembuatan informasi publik kepada Kepala Desa.

” Warga belum tentu tahu  dan paham atau membaca baliho anggaran yang dipasang itu. Harusnya dari mulai musyawarah di desa ikut mengawasi untuk meningakatkan partisfasi warga dalam pembangunan. Jangan hanya mendengar Musrenbang di kecamatan, apakah semua warga dilibatkan serta usuulan apa yang diajukan untuk kepentingan pembangunan desa, saya  rasa anggota KTP Lebak tidak tahu,” paparnya. 

Sebab Kata Imam, banyak di sejumlah desa, aparat desa hanya melakukan musyawarah formalitas, tanpa melihat prioritas pembangunan, malah ada Kades yang membangun hanya melibatkan para pendukungnya dalam pencalonan kemarin. Akibatnya pembanguan di Desa tidak efektif dan menghasilkan konflik karena tidak adanya keadilan dalam pembangunan desa.

” Kalau SPJ Desa itu mudah dibuat, tapai yang jadi persoalannya apakah pembangunan itu memang prioritas dan adil serta melibatkan semua elemen warga? Ini menyangkut partisifasi. Begitu juga kami sering mendengar isu kedatangan KTP ke instansi justru malah mencari proyek,” ujarnya.

Sebab itu Kata Imam, Kumala meminta sembilan anggota  Komisioner  KTP Lebakbuntuk benar-benar menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan.

” Kami juga meminta eksekutif maupun legislatif untuk lebih tegas dan mengkaji ulang  Perda KTP yang hanya menghabiskan APBD saja. bila perlu bubarkan KTP,  toh sekarang SKPD sudah punya yang nama PPID ini, jadi KTP sudah tidak dibutuhkan lagi,” tukasnya. ( Ase/A1)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Author: 
author

Isi dengan Komentar anda...