Keputusan PPK BSPS Banten Membingungkan?  

4505 views

Ahmad Hidayat, Kabid PLP dan Perkotdes Dinas Cipta Karya Kabupaten Lebak.

LEBAK, BANTENDAY.com– Keputusan Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK) pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)di Kabupaten Lebak,  yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, dituding berbagai kalangan merupakan produk aturan yang membingungkan. Pasalnya, dalam keputusan PPK BSPS bernomor 39/2016 yang ditandatangani Saut  Hamonangan Silitonga, bahwa aflikasi bantuanersebut dalam bentuk uang, akan tetapi fakta dilapangan, bantuan itu  justeru direalisasikan berbentuk barang.  

            Diungkapkan Ahmad Hidayat, Kepala Bidang Program Lingkungan Permukiman, Perkotaan dan desa
(PLP-Perkotdes) pada Dinas Cipta Karya Lebak, saat dihubungi mengaku bingung dengan adanya keputusan PPK BSPS tersebut. Dimana, antara realita dilapanganHB dengan keputusan yang dikeluarkan PPK tentang BSPS dalam bentuk uang, justeru kontradiktif dengan realitas pelaksanaan dilapangan.

           “Jujur kalau dilapangan, untuk penerimaan BSPS di Kabupaten Lebak, aflikasinya dalam bentuk barang, yaitu berupa material bangunan. Sedangkan, dalam Keputusan yang  
dikeluarkan PPK BSPS, bantuan harus dalam bentuk uang, ini jelas sangat membingungkan kami dilapangan,” katanya, Senin (25/10/2016), di ruang kerjanya.              

            Menurutnya, karena kegiatan terlanjur dilaksanakan dalam bentuk barang, maka pihaknya selaku tim tekhnis BSPS, akan tetap melaksanakan apa yang sudah berjalan saja.Sebab, imbuh  Ahmad Hidayat lagi, pada konteks pengambilan keputusan pada program ini, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengevaluasi ulang kegiatan, karena hal ini mutlak kewenangan PPK di Provinsi Banten.

            Masihl kata Ahmad Hidayat, jika merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Permen PU Pera) Nomor : 13/ 2016 tentang  pemberian BSPS, maka semestinya keputusan PPKBSPS merujuk pada Permen  tersebut. Dimana pada pasal 2 tertuang, bahwa bantuan BSPS dapat diaflikasikan dalam bentuk uang atau barang,

“Jika realitas kesepkatan dilapangan dalam bentuk barang, maka keputusan PPK pun sebaiknya sinergis dengan aflikasi di lapangan, bukan sebaliknya atau kontradiksi antara payung  hukum dengan pelaksanaan dilapangan,” tegas Ahmad.

PPK BSPS Saut Hamonangan Silitonga, hingga berita ini diturunkan belum dapat dimintai tanggapanya.
Sebab, Saut terkesan enggan menjawab pertanyaan media ini melalui selularnya. (Yans/A3)
        

 

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Penulis: 
author

Isi dengan Komentar anda...