Kadisbud Tangsel : Silahkan Jika ada Bukti Pungli PPDB Laporkan !

594 views

Kadisbud Drs. Taryono, M. Si /tengah kemeja putih (Poto : Purwanto Bantenday) 

 

​TANGSEL,  BANTENDAY.com- Keseriusan pemerintahan daerah Kota Tangerang Selatan mengatasi persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP akhirnya membuat masyarakat lega. 

 

“Pelaksanaan PPDB tahun 2017 ini memang sangat berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, hal tersebut berdasarkan surat Permendikbud Republik Indonesia No. 17 tahun 2017. Esensi yang berbeda adalah selain nilai, juga sistem jarak antara sekolah perumpamaan calon siswa A nilainya kecil dibanding siswa B yang nilainya lebih besar, tapi karena jarak rumahnya dekat dengan sekolah maka yang pasti diterima adalah si A,” terang Taryono Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bantenday di ruang kerjanya Rabu, (19/7/2017).

 

Terkait sistem zonasi, Taryono menambahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) juga menjadi sangat penting. Ternyata di Tangsel banyak orang yang sudah cukup lama tinggal di Tangsel, tapi belum punya KTP dan KK, artinya zonasi luar tangsel berbeda daerah hanya memiliki kuota 5 persen saja dibanding yang sistem zonasi jarak yang memiliki kuota 90 persen.

 

Terkait adanya praktek pungutan liar (pungli) oleh pihak sekolah  proses PPDB, pihaknya mempersilahkan siapapun jika memiliki bukti kuat dan akurat laporkan kepada dirinya Bawa buktinya jika menemukan praktek penyimpangan.

 

“ Saya pasti akan tindak tegas oknum-oknum sekolah yang nakal tersebut, dan teman-teman wartawan juga harus bantu kita jika menemukannya di lapangan,” ujarnya.

 

Ia menyadari bahwa dunia pendidikan itu adalah pelayanan yang sangat dekat sekali dengan masyarakat, setiap hari dirinya stand by dikantor dindik sejak pukul 6.30 WIB pagi untuk menerima siapa saja yang datang memberi saran dan masukkan serta kritik kepada Dinas Pendidikan Tangsel.

 

“ Saya persilahkan untuk sama-sama memajukkan pendidikan khususnya di kota Tangsel,” pungkasnya.

 

Sementara itu, kepala sekolah SMPN 17 Pamulang, R Hermayandana mengakui jika animo masyarakat untuk bisa bersekolah di sekolah negeri sangat tinggi, di tempatya saja harus menyisihkan sekitar 800 peserta dan terseleksi sebanyak 360 peserta. 

 

“ Yang jelas kami tetap mengutamakan jalur lingkungan, selama aturan sudah ditetapkan ya, kami tinggal menjalankan,” tukas Hermayandana. (POER/DIAZ/LNH)

  • Penulis      : Purwanto/Diaz
  • Editor        : Lukmanul Hakim
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Author: 
author

Comments are closed.