Ideologi Pancasila Harus Dijadikan Rujukan Pembentukan Undang-Undang

410 views

image

 

Bantenday.com,SERANG-Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengingatkan kepada Pemerintah Pusat melalui DPR untuk menjadikan ideologi Pancasila sebagai rujukan pembentukan Undang-Undang. Mengingat Pancasila sebagai dasar negara sehingga Pancasila harus dijadikan landasan dan sumber hukum.

 

“Pancasila merupakan pijakan yang melandasi segala peraturan yang dibuat, karena itu  ideologi Pancasila harus dijadikan landasan dalam pembentukan Undang-Undang,” kata Asep, saat menjadi narasumber pada acara Sekolah Parlemen Kampus yang digelar Dewan Perwakilan Mahasiswa Unirta Serang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Ruang Rapat Paripurna DPRD di KP3B, Curug Kota Serang, Jumat (20/11/2015) dengan tema “Dinamika Revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakikota dalam Pemilukada Serentak.

 

Menurut Asep, Undang-Undang tersebut dibuat oleh DPR dengan tujuan untuk mengatur tata cara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sedangkan fungsi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya membentuk Peraturan Daerah (Perda). “Semoga saja Undang-Undang yang dibuat itu sudah memenuhi hak masyarakat dalam berpolitik dan mampu melahirkan pemimpin sesuai dengan keinginan masyarakat,” ujarnya.

 

Anggota Komisi II DPR, Gatot Subjito yang hadir dalam kesempatan itu diharapkan dapat menindaklanjuti hasil diskusinya. “Saya berharap Komisi II DPR bisa menindaklanjuti hasil diskusi yang diselenggarakan Mahasiswa Untirta ini, karena hasil diskusinya tidak hanya memberikan masukan dalam proses pembentukan Undang-Undang, juga mengenai peran DPR dan DPRD terhadap penyelenggara pemerintahan,” harapnya.

 

Asep juga berharap Mahasiswa Unirta ikut adil melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pilkada serentak di Provinsi Banten, termasuk dalam tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten pada tahun 2016 nanti. “Di Provinsi Banten ada empat daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak, yakni Kabupaten Serang, Pandeglang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. Jadi mahasiswa harus ikut melakukan pengawasannya,” harapnya lagi sambil mengakhiri pembicaraan. (Adventorial)

 

Bantenday.com,SERANG-Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengingatkan kepada Pemerintah Pusat melalui DPR untuk menjadikan ideologi Pancasila sebagai rujukan pembentukan Undang-Undang. Mengingat Pancasila sebagai dasar negara sehingga Pancasila harus dijadikan landasan dan sumber hukum.

 

“Pancasila merupakan pijakan yang melandasi segala peraturan yang dibuat, karena itu  ideologi Pancasila harus dijadikan landasan dalam pembentukan Undang-Undang,” kata Asep, saat menjadi narasumber pada acara Sekolah Parlemen Kampus yang digelar Dewan Perwakilan Mahasiswa Unirta Serang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Ruang Rapat Paripurna DPRD di KP3B, Curug Kota Serang, Jumat (20/11/2015) dengan tema “Dinamika Revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakikota dalam Pemilukada Serentak.

 

Menurut Asep, Undang-Undang tersebut dibuat oleh DPR dengan tujuan untuk mengatur tata cara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sedangkan fungsi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya membentuk Peraturan Daerah (Perda). “Semoga saja Undang-Undang yang dibuat itu sudah memenuhi hak masyarakat dalam berpolitik dan mampu melahirkan pemimpin sesuai dengan keinginan masyarakat,” ujarnya.

 

Anggota Komisi II DPR, Gatot Subjito yang hadir dalam kesempatan itu diharapkan dapat menindaklanjuti hasil diskusinya. “Saya berharap Komisi II DPR bisa menindaklanjuti hasil diskusi yang diselenggarakan Mahasiswa Untirta ini, karena hasil diskusinya tidak hanya memberikan masukan dalam proses pembentukan Undang-Undang, juga mengenai peran DPR dan DPRD terhadap penyelenggara pemerintahan,” harapnya.

 

Asep juga berharap Mahasiswa Unirta ikut adil melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pilkada serentak di Provinsi Banten, termasuk dalam tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten pada tahun 2016 nanti. “Di Provinsi Banten ada empat daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak, yakni Kabupaten Serang, Pandeglang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. Jadi mahasiswa harus ikut melakukan pengawasannya,” harapnya lagi sambil mengakhiri pembicaraan. (Adventorial)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Penulis: 
author

Isi dengan Komentar anda...