Gubernur Banten Usulkan Raperda Penyelenggaran Pangan

6507 views

 

image

Sekda Banten, Ranta Soeharta saat menyerahkan dokumen Raperda kepada Pimpinan Rapat Paripurna Adde Rossi Khaerunnisa. (bantenday.com)

SERANG, BANTENDAY.com – Mendukung kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan pangan,  H Rano Karno Gubernur Banten, mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan pangan. Merespon hal itu, Rabu ( 25/05) DPRD Banten menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar Gubernur terkait raperda tersebut.

Dalam nota pengantarnya, Gubernur Banten sebagaimana disampaikan  H Ranta Soeharta Sekretaris Daerah Provinsi Banten, menyampaikan alasan diusulkannya Raperda tentang Penyelenggaraan Pangan. Dimana,  pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus tersedia, terjangkau, aman, bermutu, serta bergizi untuk dikonsumsi.

Guna mewujudkan hal tersebut,  maka diperlukan strategi dan kebijakan yang berpihak terhadap penyelenggaraan pangan dimulai dari hulu sampai hilir. Selain itu, selaras dengan program pemerintah pusat dalam membangun kedaulatan pangan,  yang tertuang dalam dokumen Nawacita yaitu mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik.

“ Raperda ini memiliki peranan strategis dalam mendukung kebijakan tersebut, juga diharapkan mendorong pemerintah Provinsi Banten untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, serta menjadi salah satu provinsi yang menjadi lumbung pangan nasional,”  papar Gubernur Banten.

Ditambahkannya, materi muatan Raperda ini pada prinsipnya dalam kerangka melaksanakan ketentuan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012,  tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, tentang Ketahanan Pangan dan Gizi,  sera senapas dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Namun pada realitasnya, lanjut Gubernur lagi, keberadaan peraturan perundang – undangan tersebut, belum  memberikan dasar hukum secara operasional dalam menyelenggarakan pangan secara menyeluruh. Mengingat keberhasilan penyelenggaraan pangan,  tidak hanya menjadi tugas pemerintah provinsi semata,melainkan tugas ini juga melibatkan pemerintah daerah kabupaten dan kota se – Provinsi Banten, Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta peran dan partisipasi kelompok masyarakat di bidang pangan.

“Nantinya, raperda ini bukan hanya menjadi landasan hukum bagi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Banten, Dinas Pertanian dan Peternakan Banten, akan tetapi juga menjadi dasar hukum bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, diantaranya Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana, serta Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam menyusun perencanaan termasuk rencana aksi yang akan dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya “, tandas Gubernur. (Sopan Sopian/A1)  

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Banten Gubernur Pangan Penyelenggaran Raperda Usulkan

Author: 
author

Isi dengan Komentar anda...