Fitra Laporkan Pemprov Banten Dalam Dugaan Korupsi Dana Bansos

817 views

image

Fitra laporkan dugaan korupsi dana hibah provinsi Banten ( foto: hanter)

Bantenday.com, Jakarta – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melaporkan dugaan korupsi dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi Banten ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

“ Fakta dilapangan banyaknya dana bansos yang dicairkan tanpa memenuhi persyaratan. Ada pencairan dana bansos, tapi tidak ada perjanjian dan proposal pencairan,” kata salah seorang perwakilan Fitra, Gurnadi Ridwan di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (4/5/2016).

Gurnadi menyatakan berdasarkan data investigasi dilapangan muncul kecurigaan setelah menelaah dhasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Temuan ini juga berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014 hingga 2015. Dari situ, negara diindikasi mengalami kerugian sebesar Rp114,76 milyar akibat dugaan penyelewengan ini,” ujarnya.

Kata dia, berdasarkan audit BPK pada tahun anggaran 2014, temuan BPK terdapat penganggaran hibah tahun 2014 sebesar Rp246,52 miliar atau 15 persen dari belajar hibah yang dilakukan tanpa melalui proses verifikasi terhadap proposal permohonan.

Selain itu terdapat hibah barang atau jasa kepada masyarakat atau pihak ketiga pada Dinas Pendidikan sebesar Rp37,30 miliar sekitar dua persen dari belanja hibah yang tidak didukung oleh Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima.

“Selain belanja hibah, Pemrov Banten juga menganggarkan belanja bantuan sosial tahun 2014 sebesar Rp85,50 miliar. Dari nilai tersebut, terdapat pengeluaran bantuan sosial tidak terencana kepada individu atau keluarga sebesar Rp9,76 miliar yakni 11 persen dari belanja bantuan sosial yang tidak didukung kelengkapan dokumen pengajuan,” ujarnya

Berdasarkan audit BPK pada tahun anggaran 2015, Pemprov Banten menganggarkan belanja hibah senilai Rp162 miliar lebih. Belanja hibah tersebut, diberikan kepada pemerintah, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan Banten. Sedangkan, pada tanggal 2 Desember 2015, anggaran hibah direalisasikan sebesar Rp120 miliar lebih atau 74,28 persen.

Anggaran tersebut disalurkan kepada 196 organisasi, kelompok masyarakat, dan instansi. Jumlah dana yang diterima penerima hibah bervariasi, mulai dari Rp10 juta hingga Rp1,421 miliar lebih.

Pada tahun 2014 hingga tahun 2015 dana hibah tersebut mengalami masalah. Hal ini berpotensi merugikan keuangan daerah dan menyebabkan tidak efektifnya dana hibah.

“Seharusnya pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat,” katanya.

Menurut Gunadi, rekomendasi BPK terbesar ada pada tahun 2014 dengan jumlah 195 rekomendasi dengan nilai mencapai Rp. 234 Miliar. Pada tahun 2014 Pemprov Banten baru menindak lanjuti Rp. 9,6 Miliar (4%) sehingga masih kurang senilai Rp. 225 Miliar (Rp. 204 Miliar masih dalam proses dan Rp. 25 Miliar belum ditindak lanjut).

Rekomendasi  terbesar kedua adalah pada tahun 2013 dengan jumlah 145 rekomendasi dengan nilai mencapai Rp. 43,5 Miliar. Pada tahun 2013 Pemprov Banten baru menindak lanjuti Rp. 10,4 Miliar (24%) sehingga masih kurang Rp. 33 Miliar (Rp. 33, 4 dalam tindak lanjut, dan Rp. 55 juta belum di proses).

Pada tahun 2015 (terbaru). Pemprov Banten mendapatkan 120 rekomendasi dengan nilai mencapai Rp. 10 Miliar. Pada tahun 2015 pemprov Banten baru menindak lanjuti Rp. 1,5 Miliar (16%) sehingga masih kurang senilai Rp. 8,5 Miliar (Rp. 6 miliar masih dalam proses tindak lanjut).

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa tindak lanjut atas pemeriksaan keuangan Pemvrop Banten masih harus diperhatikan. Terlihat sepanjang 2005-2015, BPK memberikan 1.146 rekomendasi dengan nilai mencapai Rp340,7 Miliar, namun Pembrov Banten baru bisa menyelesaikan tindak lanjut sebanyak Rp65,8 Miliar atau 19%. Sepanjang 2005-2015, terdapat Rp 253,6 Miliar sedang ditindak lanjut, dan Rp27,5 Miliar belum ditindak lanjut. Atas masalah keuangan tersebut,

” Sebab itu Pemprov Banten berkewajiban menyelesaikan proses keuangan yang bermasalah,” tukasnya. (sp/hanter/berpri)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Bansos Banten Dalam Dana Dugaan Fitra korupsi Laporkan Pemprov

Author: 
author

Isi dengan Komentar anda...