Entoy : Kata Siapa Tidak Boleh, Di Irian Juga Bisa Swakelola

2224 views
image

Kabid Jalan Dan Jembatan DBM Lebak, Entoy Sepudin

Bantenday.com, Lebak –  Kritikan terus mengalir , terkait proyek yang diswakelokan Dinas Bina Marga ( DBM) Kabupaten Lebak. Kali ini datangnya dari lembaga Komisi Transparansi dan Partisipasi ( KTP) Kabupaten Lebak, lembaga ini menuding DBM Kabupaten setempat tak profesional dan proporsional dalam menjalankannya tugasnya.

” Sebenarnya DBM ini, saya yakin mengetahui betul tatacara dan peraturan pekerjaan yang harus di swakelolakan sebagaimana diatur dalam Keppres 80 tahun 2003 dan Perpres  no 8 tahun 2006. Mungkin karena selama ini tidak ada masyarakat yang mengkritisinya , sehingga yang salah pun tetap ditabrak. ” Ujar Agus Ider Alamsyah Ketua Bidang Advokasi dan Mediasi KTP Lebak melalui telepon, Rabu (6/4).

Jika di perhatikan secara seksama isi dari Keppres 80 tahun 2003 dan Perpres 8 tahun 2006 ,khusunya pasal 1 yang mengatur tentang kegiatan swakelola, sambung , Agus, tentunya pekerjaan swakelola yang dilaksanakan DBM Kabupaten Lebak, semisal proyek penataan trotowar dan bahu jalan jalan Abdi Negara dan sekitarnya TA 2015 sekitar 2 miliar rupiah lebih ini, lanjut Agus, rekanan atau pihak ketiga pun mampu melaksanakan proyek tersebut.

” Sebab sepengetahuan saya  berdasarkan Keppres dan Perpres tersebut yang namanya proyek swakelola itu, nilainya tidak lebih dari Rp 200 juta ,dan sifatnya spesifikasi serta rekanan atau pihak ketiga tidak mampu melaksanakannya ” Tandasnya.

Sebelumnya, kritikan yang sama juga datang dari Organisasi jasa kontruksi Asosiasi Kontruksi Seluruh Indonesia (Aksi) Kabupaten Lebak dan  Komisi IV DPRD setempat.

” Selain itu ,kami juga  mohon untuk dikaji kembali Peppres Nomer 54 tahun 2010, lampiran VI, sebab berdasarkan Peppres ini ada 11 kriteria proyek proyek yang diswakelolakan. Sebab kami menilai ada beberapa kegiatan proyek yang semestinya tidak diswakelolakan. Diantaranya, penataan trotowar atau bahu jalan jalan Abdi Negara dan sekitarnya, perbaikan drainase jalan Multatuli, Rangkasbitung dan lainnya, ” Ujar Ahmad Hakiki Hakim sekertaris Aksi Kabupaten Lebak di Rangkasbitung.

Jika instansi atau Satker terus memberlakukan sistem swakelola tanpa memperhatikan acuan yang benar terhadap Keppres dan Perpres yang mengaturnya, sambung Kiki, hal ini secara tidak langsung dapat menghambat kelancaran iklim usaha para pengusaha jasa kontraktor yang ada di Lebak.

”  Maka dari itu, DBM Kabupaten Lebak ini patut dievaluasi,  dan tidak heran pula jika publik mempertanyakannya dan mendesak aparat penegak hukum untuk segera menyelidikinya. Sebab di DBM ini ada beberapa proyek yang nilainya mencapai miliaran rupiah ,tapi pengerjaanya di laksanakan dengan swakelola, ” Tandas Kiki.

Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Lebak , Pipit Chandra mengatakan, bahwa pengalihan proyek swakelola itu, diduga telah melanggar aturan sebagai mana diatur dalam Keppres 80 tahun 2003 dan Perpres 8 tahun 2006. Sebab seharusnya, kata Pipit proyek tersebut harus melalui proses lelang karena termasuk klasifikasi belanja modal dan tidak masuk pada katagori yang bersifat spesifikasi dan rahasia
.
” Yang pasti, jika tidak sesuai dengan Kepres 80 atau peraturan lain yang mengaturnya,  bahwa yang namanya pengalihan pelaksanaan proyek sudah masuk katagori melanggar atau menyimpang dan melawan hukum,”   Katanya.

Terkait dengan hal ini , Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempar) mendesak aparat penegak hukum  Kejaksaan untuk segera melakukan penyelidikan

Aparat penegak hukum diminta segera selidiki, dugaan penyimpangan Keppres 80 tahun 2003 dan Peppres No 8 tahun 2006 tentang pengadaan barang dan jasa yang terjadi di DBM Kabupaten Lebak. Pasalnya, di DBM Kabupaten tersebut, terdapat sejumlah kegiatan proyek yang pekerjaannya dilaksanakan secara swakelola dengan nilai miliaran rupiah.

” Saya pikir ini sudah tugas dan kewajibannya aparat penegak hukum, untuk segera melakukan penyelidikan, apakah kegiatan kegiatan yang di laksanakan DBM Kabupaten Lebak secara swakelola itu, telah sesuai aturan atau memang sengaja hanya karena ingin mendapatkan keuntungan semata ” Kata Muhamad Arif ketua aktivis Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempar).

Salah satu contoh , kata Arif yaitu proyek penataan trotoar jalan Abdi Negara dan sekitarnya tahun anggaran 2015 lalu dengan nilai sekitar Rp 2 miliar lebih. Jika memperhatikan kriteria yang diatur dalam Keppres 80 tahun 2003 dan  Peppres No 8 tahun 2006 tersebut, lanjut Arif kegiatan tersebut diduga telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Sebab pihak ketiga ataupun pemborong masih mampu dan bisa mengerjakan proyek tersebut.

”  Secepatnya, kami juga akan mengirim surat ke Kejaksaan ,agar aparat kejaksaan segera melakukan penyelidikan terkait dengan hal tersebut. Surat itu nantinya akan kami tembuskan ke Kejati Banten, agar pihak Kejati bisa mengetahui dan memantau kerja aparat kejaksaan di Lebak, apakah benar- benar melakukan penyelidikan atau tidak.  Yang pasti kami tetap akan mengawalnya, ” Tandasnya.

Menyikapi hal itu, kepala Bidang Pemeliharan Jalan dan Jembatan DBM Lebak, Entoy Saepudin mengatakan bahwa kegiatan pembangunan taman itu sebetulnya sudah diketahui pihak DPRD Lebak.

” Setiap kegiatan  kita selalu koordinasi dengan dewan, saya tidak mau menyikapi lebih jauh hal ini. Yang jelas kalau semuanya dikontraktuilkan terus dinas kerja apa  semua pekerjaan menggunakan konsultan. Jika soal swakelola kata siapa tidak boleh, di Irian juga proyeknya di swakelola,” tukasnya.(ris/ase/ a1)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Penulis: 
author

Isi dengan Komentar anda...