Edi Ariadi Resmi Jadi Plt. Walikota Cilegon

404 views

SERANG, BANTENDAY.com – Pasca ditetapkannya status tersangka Walikota Cilegon Iman Aryadi Jumat lalu, Kementerian Dalam Negeri langsung menunjuk wakil walikota Cilegon Edi Ariadi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon, menggantikan Iman Ariyadi yang sudah menjadi tersangka dan telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan  suap perizinan analisis dampak lingkungan (Amdal) pembangunan Mall Transmart di Cilegon, Banten.

Surat keputusan Plt Walikota Cilegon, diserahkan langsung Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementrian Dalam Negeri, Soni Sumarsono kepada Gubernur Banten Wahidin Halim, di pendopo gubernur Banten di kawasan pusat pemerintahan Banten (KP3B), Curug, Kota Serang. Selasa (26/9/2017).

Selanjutnya Surat Keputusan (SK) kemendagri menugaskan Edi Ariadi sebagai Plt Walikota Cilegon. Surat keputusan tersebut tertuang dalam SK penugasan Edi Ariadi sebagai Plt walikota Cilegon, setiap kebijakan daerah yang diambil oleh Plt wali Kota Cilegon harus dilaporkan kepada Gubernur Banten.

Tugas Edi Ariadi sebagai Plt Walikota Cilegon, dalam melakukan melaksanakan kebijakan strategis di bidang keuangan dan personil harus mendapat izin tertulis dari menteri dalam negeri, melalui gubernur Banten.

Posisi Edi tidak lagi menjadi Plt, atau menjabat sebagai walikota Cilegon, jika Iman Ariyadi yang saat ini berstatus walikota definitif yang ditahan KPK sudah berstatus terdakwa.

Sedangkan untuk mengisi kekosongan wakil walikota Cilegon, Soni Sumarsono mengatakan,

“Kurang dari 18 bulan posisi orang nomor dua di kota baja itu bisa diisi dengan cara partai pengusung mengusulkan dua nama melalui rapat paripurna di DPRD kota Cilegon,” ujar Soni.

Dua nama tersebut selanjutnya diserahkan kepada gubernur Banten dan diserahkan kepada menteri dalam negeri untuk mendapat SK pengangkatan wakil walikota Cilegon.

Melaui Soni, mendagri sangat menyayangkan walikota Cilegon, Iman Ariyadi terlibat suap, Iman Ariyadi merupakan kepala daerah ke tujuh yang terjerat korupsi dalam kurun waktu 3 bulan, Mendagri berharap kasus ini menjadi kasus yang terakhir kepala daerah terjerat korupsi.

Untuk menghentikan kepala daerah terjerat kasus korupsi, Kemendagri akan dan sudah melakukan kegiatan kegiatan berupa, mereorientasi kepemimpinan kepala daerah, membangun budaya organisasi yang anti korupsi, penguatan kembali inspektorat daerah, dan diklat kepala daerah.

Satu minggu setelah dilantik kepala daerah harus mengikuti pekan orientasi di badan diklat Kemendagri yang 50 persennya tentang pembelajaran modul gerakan anti korupsi.(ASM)

 

 

 

 

 

 

Penulis : Asm

Editor   : Lukmanul Hakim

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Penulis: 
author

Isi dengan Komentar anda...