Disdukcapil Lebak Permudah Layanan dengan Jemput Bola

683 views

 

LEBAK,BANTENDAY.com-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lebak, merupakan instansi pelaksana sebagai perangkat pemerintahan di Kabupaten Lebak, yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Dengan Visi, “Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang Tertib, Akurat, dan Aman, Menuju Tersedianya Database yang Berkualitas dan Tertib Kepemilikan Dokumen Kependudukan”.



Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, Disdukcapil berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Lebak.



Dengan adanya Pelayanan Keliling Dokumen Kependudukan, diharapkan dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam melakukan administrasi kependudukan, terutama bagi masyarakat yang aksesnya jauh.



“Pelayanan untuk masyarakat ditingkat kecamatan sangat perlu, dengan adanya pelayanan keliling ini diharapkan pelayanan ditingkat kecamatan dan desa yang sulit dijangkau dapat berjalan dengan baik dan cepat,” kata Bupati Iti Octavia Jayabaya.


Bupati Lebak mengharapkan agar pelayanan keliling dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Pemerintah mengharapkan masyarakat yang ada di pelosok desa juga mendapatkan pelayanan maksimal, pelayanan keliling dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan akses.



Jumlah penduduk Kabupaten Lebak berdasarkan pembersihan data, yaitu 1.205.125 jiwa, jumlah wajib KTP-el 893.019 orang, memiliki KTP-el 851.113 orang, yang menggunakan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti KTP-el berjumlah 28.209 orang. Sedangkan yang belum memiliki KTP-el 41.906 orang. Pelayanan kartu keluarga (KK) 376.233 KK, pelayanan Akta Kelahiran hingga Desember 2016 berjumlah 40.063 buah.



Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 64 ayat (7) dinyatakan bahwa KTP elektronik untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup. Oleh karena itu, jika menemukan kesalahan data pada KTP segera untuk memperbaikinya, karena pembuatan KTP hanya dilakukan sekali, kecuali hilang/rusak.



Pemerintah terus berupaya untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi pelayanan adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif, orisinil dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung, maupun tidak langsung. Kegiatan ini merupakan kegitan inovasi di Disdukcapil Kabupaten Lebak, dengan menggunakan inovasi jemput bola berupa pelayanan keliling. Upaya inovasi dimaksud adalah upaya peningkatan menuju pelayanan yang semakin tertib dan lancar sebagai mana motto Disdukcapil, yakni “Percepatan Tidak Berarti Meniadakan Persyaratan.”



Jemput bola dalam perekaman dengan menggunakan pelayanan membidik siswa sekolah yang dijadikan obyek perekaman. Pelayanan keliling Disdukcapil menyasar siswa yang ada di sekolah (SLTA) yang sudah berusia 17 tahun. Hal ini langsung dikoordinir oleh guru mereka. Perekaman KTP elektronik bagi siswa sekolah diawali dengan verifikasi data sehingga data yang akan digunakan nantinya benar-benar yang valid. Setelah data tersebut valid maka bisa dilanjutkan untuk perekaman KTP.



Selain itu, inovasi lainnya dengan menerapkan sistem pelayanan terbuka dalam pembuatan KK, KTP, dan Akta Kelahiran. Pelayanan terbuka, yaitu masyarakat langsung tahu proses dan interaksi dengan petugas. Ini adalah bentuk kedekatan pelayanan dan keterbukaan pelayanan.



Pemanfaatan data kependudukan dipahami sebagi aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian perencanaan pembangunan dan atau penegakan hukum. Ada 3 jenis pemanfaatan data penduduk, yaitu:

 


Data agregat, meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.


Pemadanan/penyandingan /pencocokan data.

Akses data penduduk by name by address by NIK.

 

Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah diperlukan adanya birokrasi yang semakin bertangungjawab. Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terselengaranya pemerintahan yang baik dan bersih. Sehingga dapat menghasilkan birokrasi yang andal, profesional, efisien, produktif, dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.(ADV)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Author: 
author

Isi dengan Komentar anda...