Di Lebak, LBH PSI Somasi BPD Kalanganyar

877 views

Asisten Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Partisan Siliwangi Indonesia (LBH PSI) Ahmad Hakiki Hakim.

LEBAK, BANTENDAY.com – Asisten Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Partisan Siliwangi Indonesia (LBH PSI) Ahmad Hakiki Hakim akan melayangkan somasi kepada lembaga pemerintahan desa yaitu BPD dan memberikan bantuan hukum sekaligus mendampingi Kepala Desa Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, dalam proses hukum yang dilaporkan ke Kepolisian Resort Lebak Sektor Kota Rangkasbitung.Kata dia,  UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa UU ini memberikan posisi yang kuat kepada Kepala Desa. UU ini juga memeperkenalkan sebuah lembaga baru yang disebut Musyawarah Desa yang merupakan sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

”  Artinya sebuah desa harus menghidupkan sebuah forum politik dimana termasuk di dalamnya persoalaan strategis yang harus dimusyawarahkan bersama. Dengan demikian diharapkan masyarakat Desa akan berkembang menjadi komunitas yang saling melengkapi,” kata Ahmad Hakiki Hakim, Sabtu (1/10/2016)

Dijelaskan Kiki, Surat BPD Nomor : 862.1/021/BPD/DS-KL.ANYAR/IX/2016 tanggal 16 September 2016, perihal teguran yang ditujukan kepada Kepala Desa Kalanganyar  itu, dinilai tidak mendasar dan tidak beralasan bahkan tidak dilampirkan bukti-bukti penunjang sekaligus lampiran-lampiran hasil meminta keterangan BPD terhadap pmerintah desa.

 “Kami sangat menyayangkan sikap BPD tersebut, semestinya pelajari dan pahami UU baru tentang Desa, bagimana fungsi, kewenangan, dan hak nya, masalah-masalah yang dituduhkan kepada Kepala Desa, jika ini tidak benar dan/atau tidak terbukti, maka sikap BPD ini bepotensi hukum pidana yaitu perbuatan tdak menyenangkan dan/atau pencemaran nama baik,” papar Akhmad Hakiki Hakim.

Kiki menyarankan agar aturan dipahami terutama pasal 61 huruf a UU No.6 Tahun 2014 bahwa BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa.

“Artinya sebelum melakukan teguran yang sifatnya terbuka untuk publik dengan ditembuskan kepada pihak-ihak di luar Pemerintah Desa; harus ada berita acara tertulis musyawarah hasil dengar pendapat atau meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait. Jangan berdasarkan subjektif atau kepentingan pribadi atau kelompok” tambahnya.

Sebab itu sebagai bentuk kepedulian dan untuk menjadi pelajaran bagi aparatur Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak, lanjut kiki pihaknya sepakat bahwa permasalahan ini berlanjut secara proses hukum.

” Adapun poin-poin masalah yang sifatnya bias diselesaikan secara musyawarah, kami mempersilahkan untuk diselesaikan secara musyawarah, namun yang berpotensi hukum pidana khususnya point yang dugaan menjaminkan tanah bengkok dan terkait proyek fisik pembangunan gapura Desa, kami meminta untuk ditindak secara hukum,” paparnya. ( Sep/A1)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Author: 
author

Isi dengan Komentar anda...