Dewan Tuding DBM Langgar Kepres

1264 views

image

bantenday.com, Lebak – Anggota Komisi IV DPRD Lebak mengkritik kinerja Dinas Bina Marga (DBM) Kabupaten setempat, khususnya bidang pemeliharaan jalan dan jembatan. Pasalnya, dibidang pemeliharaan jalan ini dinilai telah menyimpang dari tupoksi.

” Masa iya, ada Kabid sebagai pelaksana kegiatan proyek. Salah satu contoh yaitu proyek pembangunan taman kota di jalan abdi negara dan sekitarnya tahun anggaran 2015 termasuk proyek perbaikan saluran pembuangan air sepanjang jalan Multatuli tahun 2016. Dimana dananya bersumber dari APBD II Lebak, dengan nilai sekitar  miliar rupiah. Proyek ini dikerjakan secara swakelola oleh Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan DBM setempat,” Ujar anggota komisi IV DPRD Lebak Pipit Chandra, di Rangkasbitung, Minggu (3/4).

Kapasitas  Kabid pemeliharaan jalan dan jembatan  DBM kabupaten Lebak sebagai pelaksana langsung kegiatan atau sebagai pemborong, sambung Pipit jelas melanggar Kepres 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Selain itu lanjut Pipit pengalihan proyek swakelola itu juga melanggar aturan sebagai mana diatur dalam Kepres tersebut. Sebab seharusnya, kata Pipit proyek tersebut harus melalui proses lelang karena termasuk klasifikasi belanja modal dan tidak masuk pada katagori yang bersifat spesifikasi dan rahasia.

” Yang pasti berdasarkan Kepres 80 tersebut bahwa yang namanya pengalihan pelaksanaan proyek sudah masuk katagori melanggar atau menyimpang dan melawan hukum,”  Imbuh Politis Golkar ini.

Secara administrasi kata Pipit, di internal DBM Kabupaten Lebak sendiri penempatan pekerjaan atau kegiatan ,dinilainya sudah menyimpang dari tupoksi masing-masing bidangnya. Selain  itu banyak kegiatan yang  nilainya  diatas  Rp  200 juta, dalam  pelaksanaanya dilakukan  secara  swakelola.

”  Kalau yang namanya pemeliharaan, ya tugasnya pemeliharaan, bukan melaksanakan pembangunan.Lalu kalau begitu caranya, untuk apa ada bidang-bidang lainnya ”  katanya.

Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 1 dan Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal 1,  tentang  pengadaan barang  dan  jasa kata  Pipit dijelaskan  bahwa yang namanya swakelola yaitu, pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh institusi, dimana dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh PPK, instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat/LSM penerima hibah.

Ia juga  menjelasakan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola adalah pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM pada institusi yang bersangkutan (misalnya diklat, beasiswa, kunjungan kerja);
pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyakarat;
pekerjaan yang dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaan tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar;
penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus, yangbelum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa.

” Nah, tentunya  kita  bisa menyimpulkan apa saja proyek- proyek yang boleh  diswakelola atau tidak. Kaitan dengan proyek taman kota  Rangkasbitung  dan perbaikan saluran pembuangan air di jalan multatuli yang di laksanakan secara  swakelola oleh DBM Lebak dimana nilai mencapai  miliaran rupiah tentunya hal ini bertentangan dengan  Keppres dan Peppres tersebut ” Katanya.(ris/a1)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Penulis: 
author

Isi dengan Komentar anda...