Dana Pilkada Lebak 2018 Dipertanyakan

710 views

Ilustrasi/net


LEBAK, BANTENDAY.com- Perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tahun 2018 terancam gagal. Pasalnya, dana penunjang kegiatan pesta demokrasi lokal itu, hingga kini baru didanai Rp 2,5 miliar oleh Pemkab Lebak. 



Ironisnya, dana yang bersumber dari transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) tersebut, konon seperti di paparkan sumber Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak, merupakan dana yang asal-usulnya bukan dari pos belanja terkait.

” Ya, dana untuk menunjang kegiatan Pilbup Lebak, baru kami terima Rp 2,5 miliar. Anehnya, dana itu bukan bersumber dari pos belanja pilbup, melainkan dari pos belanja sosial,” kata sumber di Rangkasbitung, Selasa 15 Agustus 2017.

Masih kata sunber tadi, semestinya dana penunjang pilbup itu, di peroleh selaras dengan Peraturan daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2016, dimana regulasi itu menjadi dasar Nota Perjanjian Hibah Daerah(NPHD) atas realisasi dana pilbup Lebak.



 Sebab, tanpa landasan hukum, dipastikan transfer dana Rp 2,5 miliar yang telah di terima KPUD Lebak, sudah sepatutnya di pertanyakan.



 “Kami sudah konfir ke pihak DPRD Lebak, mereka menyangkal keberadaan dana itu. Karena, dewan belum pernah mengesahkan atau merekomendir, penggunaan dana Pos belanja sosial untuk digunakan kegiatan pilbup Lebak,” ujarnya.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Lebak,Junaedi Ibnu Jarta belum dapat di mintai komentarnya,karena sedang tidak berada di ruang kerjanya.

 

Sementara, Ayi Rubai, Ketua Badan Otonomi 2001 Fakultas Hukum (Batom FH) Untirta, menilai bahwa aflikasi dana penunjang kegiatan Pilkada Lebak, tetap berpijak pada ketentuan berlaku. 

“Kehati-hati dalam merealisasikan dana APBD itu penting,sebaiknya tidak serampangan yang berujung temuan.Jika memang dalam ada pos belanja legal, kenapa merealisasikan dana yang justeru bukan dari pos semestinya,” tegasnya. (Yans)

     

       

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Penulis: 
author

Isi dengan Komentar anda...