Dana Partisipasi Porkab II Lebak dari APBDes, Hakiki: Itu Ngawur

461 views

Ahmad Hakiki Hakim

LEBAK,BANTENDAY.com- Ahmad Hakiki Hakim menilai penjelasan Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya soal iuran partisifasi dari desa untuk kegiatan Pekan olahraga kabupaten (Porkab) II sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), mengada-ngada alias ‘ngawur’, karena item dalam mata akun APBDes  tidak ada peruntukan partisifasi untuk kegiatan Porkab.

“Penjelasan bupati bahwa iuran atau dana partifiasi dari desa untuk kegiatan Porkab diatur dalam APBDes, ngawur dan mengada-ngada. Penjelasan itu juga saya kira baru bersipat himbauan untuk kedepan, bukan mengenai aturan untuk saat ini terkait persoalan tersebut,” kata salah seorang aktivis di Lebak, Akhmad Hakiki Hakim, Sabtu (5/8/2017)

Dijelsakan Hakiki, dalam APBDes memang terdapat alokasi dana untuk item kegiatan olahraga. Akan tetapi, itu harus melalui proses musyawarah atau pembahasan desa yang kemudian sampai pada persetujuan BPD. Untuk kegiatan bidang olahraga itu pun tidak semuannya diakomodir dalam APBDes, terlebih untuk item dalam mata akun kegiatan Porkab itu tidak ada dalam APBDes.

“Apalagi, untuk tahun anggaran 2017 hampir 70 persen Dana Desa (DD) itu dialokasikan untuk infrastruktur. Jadi saya menilai iuran atau dana partisifasi desa untuk kegiatan Porkab, dipaksakan,” ujarnya.

Prioritas penggunaan anggaran desa, lanjut dia, lebih untuk pemanfaatan kepentingan desa. Jika sipatnya kegiatan partisifasi itu cukup hanya kebijakan Kepala desa (Kades) selaku pemangku kebijakan di desa. Karena, dalam konteks ini tidak klausul item kegiatan dalam struktur APBDes.

“Jika pun ada partisifasi, itu bukan tercantum dalam batang tubuh APBDes, tetapi sipatnya hanya kebijakan yang tidak tertulis dari Kades. Jangankan Porkab, bakan kegiatan seperti Agustusan dalam rangka HUT RI sekalipun itu tidak ada dalam APBDes. Silahkan buka dokumen APBDes tiap desa,” kata mantan Komisioner Komisi Transparansi dan Partisifasi (KTP) ini.

Diketahui, pengaturan pengelolaan keuangan desa, itu diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Taun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain diatur oleh Peraturan pemerintah dalam negeri (Pemendagri) Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (red)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Author: 
author

Isi dengan Komentar anda...