Calon Tunggal di Pilkada Lebak 2018, Gagalnya Kaderisasi Parpol

687 views

Diskusi publik calon tunggal, maju mundurnya demokrasi di Pilkada Lebak 2018

LEBAK, BANTENDAY. com- Ketua Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Banten, Nana Subana mengatakan, munculnya calon tunggal pada Pilkada Tahun 2018 merupakan wujud kegagalan partai politik dalam menyiapkan seleksi politik untuk menjadikan kadernya sebagai pemimpin. 


“Disamping seleksi politik, juga kegagalan parpol menjaga alamiah politik (political nature) bahwa parpol siap berkompetisi dan optimistis menang pada semua jenis pemilu,” katanya. 

Dijelaskan Nana, keberadaan calon tunggal itu menunjukkan dominasi dan monopoli politik, oleh aktor politik tertentu yang tidak sehat. Kekuatan dibuat tergantung pada pihak-pihak elite tertentu saja. Karena itu rencana regulasi KPU untuk membatasi borong dukungan terhadap parpol patut dikedepankan.  

“Jika rakyat jenuh dengan permainan elite politik seperti itu, calon tunggal bisa menghasilkan apatisme politik pemilih yang berujung pada golput yang tinggi. calon tunggal yang diusung banyak parpol bakal menimbulkan perlawanan oleh rakyat dengan memilih kotak kosong sebagai wujud kekecewaan politik Keberadaan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah boleh dibilang menjadi topik turhangat pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018,” ungkap Nana, dalam diskusi publik, calon tunggal, maju mundurnya demokrasi, di Rangkasbitung. 

Dijelaskan Nana, yang harus disorot sesungguhnya adalah kinerja partai politik yang tidak maksimal, sehingga hanya ada satu pasang calon yang mendaftar sehingga secara nyata terlihat adanya kegagalan partai politik dalam membina kader menjadi pilihan menarik di mata masyarakat. 

“Hal ini disebabkan karena tidak adanya integritas para politisi dan tidak adanya rasa tanggung jawab partai politik terhadap rakyat. Ini bisa dimaknai sebagai kesengajaan dan strategi licik para politisi ketika menghadapi rival yang terlampau kuat,” katanya. 

Sebab itu kata Nana, layak diberlakukan pemberian sangsi kepada partai politik yang tidak mencalonkan kadernya ketika Pilkada, sebagai alternatif solusi. Sangsi yang efektif kata Nana, berupa pemotongan anggaran. 

“Selain itu perlu dipertimbangkan persyaratan calon independen dipermudah, untuk mengakomodasi kejenuhan masyarakat terhadap calon-calon yang diajukan oleh parpol yang umumnya tidak pro rakyat,” ujarnya. (Andri) 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Author: 
author

Comments are closed.