Apdesi Dukung Langkah Polri Awasi Dana Desa

1674 views

Ilustrasi/net

 

JAKARTA, BANTENDAY.com – Langkah Polri,
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pencegahan,
pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa diapresiasi Assosiasi
Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Organisasi yang beranggotakan para
kepala desa dan perangkat desa baik yang aktif dan purna bakti ini serius
mendukung langkah pemerintah demi terciptanya transparansi dan percepatan
pembangunan di desa.

 

“Dana Desa sangat terasa bagi desa dan kami dukung serta
menyambut baik nota kesepahaman tersebut, kalaupun ada yang menolak, itu adalah
oknum” ujar Ketua Umum APDEDI, Suhardi, MY, di Jakarta (24/10).

 

Suhardi menambahkan, meski ada faktor kelemahan dalam penyaluran
dana desa namun beberapa kelebihan dana desa sangat dirasakan oleh masyarakat.

 

“kami menganalisa ada
15 point kelebihan yang dirasakan masyarakat desa atas bergulirnya dana tersebut,
salah satunya desa bisa mengatur sendiri keuangannya demi kesejahteraan
masyarakatnya” ujarnya.

 

Namun lanjut Suhardi,
ada beberapa kelemahannya diantaranya masih ada kepala desa yang belum memahami
tentang administrasi dan masih ada campur tangan bupati dalam pengunaan dana
desa.

 

“yang lebih mengerikan
adalah campur tangan Bupati atau oknum lain yang tidak rela desa memperoleh
dana, untuk itu kami menghimbau kepada anggota Apdesi seluruh Indonesia jangan
takut dengan adanya MoU tersebut” katanya.

 

Selain itu lanjut Suhardi,
pemerintah perlu mengadakan pelatihan bagi kepala desa secara berkala agar
pengunaan dana desa bisa terserap dengan maksimal.

 

“Harusnya kita bangga
karena saat ini banyak masyarakat yang peduli dengan kemajuan desa. Kalau kita
bersih, kenapa harus risih, semua demi kemajuan desa dan kami siap
berkoordinasi dengan pemerintah terkait pelatihan bagi kepala desa,” jelasnya.

 

Sementara itu Gazali,
Ketua DPC Apdesi Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan juga menyatakan
dukungannya atas kebijakan pemerintah dalam pengawasan dana desa.

 

“Kami mendukung
sepenuhnya atas kebijakan pemerintah terhadap Pengawasan Dana Desa yang dilakukan
oleh Polsek-polsek setempat, sebagai mana yang telah ditandatangani
MoUnya”katanya.

 

Menurut Gazali, APDESI Kabupaten Banjar siap bekerjasama dengan
pihak manapun termasuk Polsek dalam hal pengawasan Dana Desa.

 

“Karena azas
transparasi dan akontabilitas wajib dilaksanakan oleh segenap Kepala Desa.Maka
jika ada pemberitaan dimedia masa adanya penolakan oleh segelintir orng yg
mengatasnamakan Apdesi saya nyatakan itu tidak benar,” paparnya.

 

Lebih lanjut Gazali
menambahkan bahwa Organisasi APDESI telah terdaftar dan disahkan Kementerian Hukum dan HAM dengan SK. No.AHU.0072972-AH.01.07.TAHUN 2016 dengan
ketua umum Suhardi, MY, S.Sos.,MM dan Sekretaris Ke, Ipin Arifin, S.Sos.,MM.

 

“Kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tidak menolak dengan
adanya MOU tersebut dan kami mendukung atas kebijakan pemerintah,” pungkasnya ( A1)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Author: 
author

Isi dengan Komentar anda...