Akses Amdal Dalam Reklamasi Pantura Tidak Transparan

743 views

image

Bantenday.com, Tangerang – Sejumlah aktivis  Kabupaten Tangerang melakukan konsolidasi, mereka menduga ada keterlibatan pihak eksukutif, dalam hal ini Pemprov Banten yang dipimpin Rano Karno, yang  saat itu menjadi Wakil Bupati Tangerang priode 2008/ 2012. Bupati saat itu Ismet Iskandar yang merupakan orang tua Ahmed Zaki Iskandar yang saat ini menjabat Bupati Tangerang.

Selain itu Forum Aktivis Tangerang menilai legeslatif maupun pengembang tidak transparan dalam pembangunan reklamasi di pesisir wilayah Utara Tangerang

Menurut Marsel, masyarakat patut mengetahui izin analisis dampak lingkungan (Amdal) dari pembangunan pulau-pulau buatan yang saat ini menjadi perbincangan.

“Kurang transparan. Hanya orang tertentu yang bisa akses amdal,” ujar Marsel dalam diskusi di Forum aktivis Tangerang di Cipanas,  Kamis (28/4/2016).

Marsel juga menyayangkan Kementrian Linkungan Hidup dan Kehutanan sebagai regulator pengeluaran Amdal tak bisa transparan dalam memberikan akses kepada masyarakat.

“Kenyataannya tidak semua orang mengetahui itu,” tandas marsel.

Sementara itu, Heriyanto dari Lembaga Pemantau Pelaku Korupsi mengatakan, tidak menutup kemungkinan aliran dana dari group Sedayu sudah besar di gelontorin ke para eksekutif dengan legislatif.

” Semestinya KPK menyelidiki aliran dana tersebut yang di duga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah untuk memuluskan proyek reklamasi tersebut.” katanya.

Masih menurut Heriyanto uang sebesar itu untuk kepentingan apa dan kemana saja mengalirnya.

Heriyanto berharap pihak penegak hukum atau KPK yang menangani kasus ini, apalagi kasus ini kata dia,  tidak sulit untuk ditelusuri.

Tidak hanya itu Heriyanto pun menilai Presiden Jokowi harus turun tangan dalam carutmarut perizinan reklamasi.

Menurutnya, Presiden Jokowi mencabut beberapa Keputusan Presiden (Keppres) yang dinilai tidak relevan dengan kondisi saat ini, termasuk pencabutan Kepres 52 Tahun 1995.

“Presiden Jokowi harus mencabut Perpres dan keppres yang kacau. Pemprov DKI jalankan managerial pemerintah pusat sesuai aturan hukum yang berlaku,” tandas Heri.

Bahkan, Heri menyebut pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pemprov Banten maupun Pemda Kabupaten Tangerang telah melakukan penyelendupan hukum.

” Itu ada benarnya, tapi saya bilang ini kekacauan norma hukum, yang menimbulkan multitafsir,” ujarnya seraya mempertanyakan dasar  hukum apa PT Tangerang Internasional City menjadi konsorsium dari PT Raksasa yaitu Agung Padomoro Group. (gus/a1)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Author: 
author

Isi dengan Komentar anda...