AKSDAI Pandeglang akan Datangi Disdikbud dan Disperkim

334 views

Ketua  AKSDAI Kabupaten Pandeglang Deden Hertandi (Foto : Bantenday,com)

 

PANDEGLANG, BANTENDAY.com – Puluhan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Jasa Kontruksi Seluruh Daerah Indonesia (AKSDAI) Pandeglang, berencana akan mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) setempat untuk melakukan audiensi. Rencananya dalam audiensi tersebut, mereka (pengusaha-red) nantinya akan menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan alokasi paket Penunjukan Langsung (PL) di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

“Benar, rencananya pada Kamis (5/10) nanti, sekitar 33 pengusaha yang ada di AKSDAI akan mengagendakan audiensi dengan kantor Dinas Perkim dan Dindik. Surat permintaan audiensinya sudah kami layangkan kepada dua OPD tersebut,” kata Ketua AKSDAI, Deden Hertandi, di Pandeglang, Selasa (3/10/2017).

Menurutnya, langkah para pengusaha untuk  melakukan audiensi dengan pihak OPD itu perlu dilakukan. Sebab, sejauh ini pihak OPD khususnya dalam penerapan maupun pengalokasian sejumlah paket proyek PL dinilai belum transparan. Artinya, OPD utamannya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menjalankan kinerjanya belum mengacu pada ketentuan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa, baik itu Keputusan Presiden (Kepres), Intruksi Presiden (Inpres) mapun Peraturan Bupati (Perbup).

“ Itu yang perlu kita sikapi, karena kita ketahui di dua OPD itu di tahun anggaran 2017 ini sangat banyak paket proyek PL yang jumlahnya mencapai ribuan. Tetapi, faktanya kita para pengusaha lokal ‘nganggur’. Lantas selama ini kemana paket itu teralokasikan selain kepada pengusaha,” terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap nantinya pihak OPD bisa menjelaskan kepada para pengusaha mengenai persoalan itu. Melalui audiensi ini pula minimal kedepan OPD bisa menjalankan tugas dan fungsinya selaku KPA. Dalam pengalokasian paket PL, KPA harus mengedepankan aspek-aspek dalam aturan yang berlaku dan juga aspek transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Belum lagi soal, paket pekerjaan program percepatan pembangunan daerah tertinggal pada kantong kemiskinan atau P3T tahun 2016, dan itu perlu kita pertanyakan realisasinya. Dalam hal ini, banyak anggota dari asosiasi kami yang terzolimi, karena pekerjaannya sudah selesai dikerjakan, tetapi belum juga dicairkan oleh pihak dinas Perkim. Padahal, ini sudah memasuki Oktober 2017,” ujarnya.

Pihaknya pun akan terus menyuarakan aspirasinya menuntut hak atas persoalan paket yang belum dibayarkannya tersebut oleh pihak dinas. Bukan itu saja, pihaknya pun akan menyampaikan persoalan ini ke pihak Inspektorat, Kejaksaan maupun TP4D, karena pihaknya meyakini keadilan dan kesejahteraan pengusaha adalah hal yang mesti di prioritaskan pula bagi pembangunan yang kompetitif, berkelanjutan serta mandiri di Pandeglang.

“ Persoalan-persoalan ini juga nantinya akan menghambat pada pembangunan di daerah, sehingga OPD selaku kepanjangan tangan dari pemerintah harus mampu bekerja secara professional,” ucapnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Perkim setempat, Didin mengaku belum mengetaui rencana agenda adannya audiensi yang akan dilakukan para pengusaha tersebut. Jika pun itu ada, pihaknya akan sangat terbuka karena itu bagian dari hak demokrasi dalam mengeluarkan aspirasi.

“ Belum tahu saya kalau para pengusaha bakal ada yang ke sini aueidnesi,” ucapnya.(A3)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Penulis: 
author

Isi dengan Komentar anda...