Ketua DPRD Kabupaten Bogor Janji Akan Tandatangani APBD Terkait Pemekaran

785 views

Ketua Presidium Bogor Timur, Alhafiz Rana,

BOGOR, BANTENDAY.com –  Langkah perjuangan masyarakat Kabupaten Bogor yang menginginkan memekarkan diri dari Kabupaten Bogor menjadi Bogor Timur masih terus berlanjut. Pasca  hasil kajian akademis dipublikasikan, kini Presidium Bogor Timur menggelar diskusi publik dengan tema Menyongsong progress Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Timur Pasca Ekspos Hasil Kajian Akademis di Gedung Serbaguna Kecamatan Cileungsi, (Kamis, 7/9/2017 pekan kemarin red).

Dikatakan Ketua Presidium Bogor Timur, Alhafiz Rana, diskusi publik tersebut dihelat agar masyarakat mengetahui sejauh mana perkembangan untuk memekarkan Bogor Timur (Botim) serta para pemangku kebijakan dapat memberikan arahan langkah apa saja yang harus dilakukan selanjutnya. 

“Agar kami pun mengetahui, pasca kajian akademis ini, langkah apa saja yang harus kami lakukan untuk melanjutkan perjuangan,” kata Alhafiz Kepada bantenday.com Senin (18/9/2017).

Ia menjelaskan, melalui diskusi ini pun sekaligus dijadikan ajang konsolidasi dan silaturahmi untuk menguatkan perjuangan demi terbentuknya Kabupaten Bogor Timur. 

 

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi yang hadir dalam diskusi tersebut mengemukakan, sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat pada tahun 1990-an wilayah Kabupaten Bogor ini. “akan dimekarkan menjadi empat wilayah, yakni Barat, Selatan, Timur, dan Depok yang sudah mekar terlebih dahulu,” katanya.

Jaro Ade, sapaan akrab ade Ruhandi, pun salut dan bangga pada perjuangan masyarakat Botim yang terus istiqomah berjuang untuk memekarkan diri menjadi daerah otonom baru terpisah dari Kabupaten Bogor. 

“Saya sangat apresiasi perjuangan ini, dalam kurun waktu tiga tahun Bogor Timur ini sudah mempunyai hasil kajian akademis,” ungkapnya. Di kutif dari Hallobogor.com

Jaro Ade menegaskan bahwa penggagas, pengusul daerah otonomi baru (DOB) Bogor Timur, serta legislatif dan eksekutif Kabupaten Bogor merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan DOB ini. Semuanya harus berkomitmen, dan istiqomah bekerja dengan ikhlas. 

“Saya melihat teman-teman dari Presidium Bogor Timur ini 90 persen bekerja dengan ikhlas,” tuturnya. 

Orang nomor satu di parlemen Kabupaten Bogor ini meyakinkan masyarakat bahwa dirinya sangat mendukung dan siap menandatangani anggaran APBD Kabupaten Bogor untuk DOB Bogor Timur.

Sedangkan untuk menentukan ibukota Bogor Timur, sambungnya, tujuh kecamatan di Bogor Timur ini semuanya berpeluang menjadi ibukota. “Penentuan ibukota nantinya berdasarkan hasil kajian serta kesiapan lahan untuk ibukota pun menjadi salah satu pertimbangan,” terangnya. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Saripah Sopiah menerangkan, secara geografis luas Kabupaten Bogor ini menempati posisi ketiga terluas di Provinsi Jawa Barat, dan secara demografis jumlah penduduknya pun mencapai 5,6 juta jiwa. 

“Maka dengan adanya DOB ini akan membantu pemerataan pembangunan,” terangnya. 

Menurutnya, dari tujuh kecamatan yang ada di Bogor Timur ini ada tiga kecamatan yang indeks pembangunan manusia (IPM) nya di atas rata-rata, yakni Kecamatan Gunungputri, Cileungsi, dan Klapanunggal. 

“Tinggal Kecamatan Sukamakmur dan Tanjungsari yang perlu kita bantu untuk meningkatkan IPM,” ujarnya. 

Sementara Kasubdit Penataan Wilayah I Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Salamet Endarto memaparkan, dalam SK Gubernur Jabar tahun 1990 Kabupaten Bogor akan dimekarkan menjadi empat wilayah, dan baru Depok yang mekar. Maka masih ada kesempatan bagi Bumi Tegar Beriman untuk membantu DOB. 

“Jika dilihat secara geografis, dan demografis Kabupaten Bogor ini layak untuk mekar,” ucapnya. 

Menurutnya, sampai hari ini sudah ada 247 surat pengajuan untuk pemekaran dari berbagai daerah, namun terbentur dengan peraturan pemerintah yang masih diproses, dan ditandatangani oleh presiden. 

“Tahun 2018 atau 2019 aturan ini ditandatangani presiden,” tuturnya. 

Sedangkan untuk menentukan ibukota suatu darah baru, kata dia, dalam aturan yang sedang digodok ini ditentukan ada 21 indikator yang mesti dipenuhi, karena letak ibukota ini sangat penting bagi suatu daerah. 

“Letak ibukota itu sangat penting, karena menentukan pelayanan, pemerataan pembangunan, serta urusan masyarakat yang lainnya,” tandasnya. (Red)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Author: 
author

Isi dengan Komentar anda...