11.997 Siswa SMK/SMA Di Banten Dapat Bantuan

1827 views
image

poto/google

bantenday.com, Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Pendidikan siap menggelontorkan anggaran bantuan untuk peserta didik kurang mampu berprestasi tahun 2016 khusus untuk tingkat SMA dan SMK.

Gubernur Banten Rano Karno menyebutkan, anggaran untuk beasiswa miskin berprestasi tahun ini mencapai Rp 11.9 milyar yang diperuntukan bagi 11.997 siswa SMK/SMA dengan nilai per peserta didik Rp.1 juta pertahun.

“Jumlah ini untuk tingkat SMA sebesar Rp 7.9 milyar dan SMK Rp 4 milyar,” sebut Gubernur saat acara Sosialisasi Bantuan Peserta Didik Tidak Mampu Berprestasi SMA. Rakor Penyusunan Berita Acara Serah Terima P3D Urusan Pendidikan Menengah, Praktek Kerja Wirausaha SMK, Akreditasi SMK Tahun 2016 di Marbella Hotel Anyer, Kamis (10/03) malam.

Menurut Gubernur, bantuan beasiswa miskin SMA dan SMK ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat tidak mampu dapat terus mengakses pendidikan, sehingga mutu sumber daya manusia Provinsi Banten dapat terus meningkat dan mampu bersaing dalam era masyarakat global.

“Semoga bantuan beasiswa miskin ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mereka dari kalangan keluarga tidak mampu tetapi memiliki prestasi dibidang akademik atau non akademik agar bisa menyelesaikan pendidikannya di satuan pendidikan SMK/SMA,” katanya.

Gubernur melanjutkan, saat ini pembangunan dibidang pendidikan menjadi semakin strategis di era otonomi, karena daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunannya dibidang pendidikan.

“Kami mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan bidang pendidikan yang multi karakteristik, terutama besarnya populasi penduduk dan banyaknya masyarakat yang kurang mampu. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah disaat kondisi ekonomi yang belum kondusif,” katanya.

Terkait pengalihan kewenangan urusan bidang pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota ke Pemprov Banten, Gubernur Banten memandang perlu untuk menyamakan pemahaman terkait serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D). Karena dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota harus berkoordinasi untuk menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D ini sebagai akibat pengalihan kewenangan.

“Serah terima P3D paling lambat 2 Oktober tahun ini. Semoga berjalan dengan baik sesua ketentuan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pendataan Data Pokok Pendidikan Menengah (Dapodikmen) sampai dengan bulan maret 2016 ini, data personil SMK/SMA sebanyak 10.703 PNS dan 9.244 Non PNS. Dengan jumlah satuan pendidikan SMA 503 dan SMK 631 sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Engkos Kosasih mengatakan, perubahan pengelolaan sekolah ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana salah satunya mengamanatkan bahwa pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan daerah.

“Pemindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ini sebetulnya tidak mudah, lantaran ada sebagian sekolah di kabupaten/kota merasa keberatan. Tetapi karena ini perintah undang-undang, maka pemerintah kabupaten/kota harus menyerahkan kewenangan pengelolaannya kepada Pemprov Banten,” katanya.(DS/a1)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Penulis: 
author

Isi dengan Komentar anda...